Pemkot Bandung berencana menaikkan dana Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) dari Rp 100 juta menjadi Rp 200 juta per RW.
Plt Wali Kota Bandung Oded M Danial mengatakan PIPPK merupakan program unggulan Kota Bandung yang sudah berjalan sejak tahun 2015 lalu. Namun perlu ada pembenahan terutama dalam pemberdayaan masyarkat.
"Inovasinya sudah luar biasa, pemerataan sudah cukup. Tinggal aspek pemberdayaan perlu kita tingkatkan melalui swakelola," ucap Oded saat membuka acara Gelar Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung di Sabuga, Kota Bandung, Kamis (13/9/2018).
Ke depan, kata Oded, setelah dilantik menjadi wali kota definitif 2018-2023 akan memulai Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk para Ketua RW. Langkah itu sebagai bentuk peningkatan kualitas dan ilmu.
Selain itu Oded akan menemui DPRD Kota Bandung untuk meminta persetujuan dana PIPPK segera dinaikkan agar bisa lebih bermanfaat bagi warga.
"Naha ceunah Mang ari ka LPM, Karang Taruna jeung PKK teu ditaekkeun? Sebab ari di RW mah karasa langsung ku masyarakat. Maka nanti dari Rp 100 juta menjadi Rp 200 juta per RW, Insya Allah," katanya.
Sementara itu Gubernur Jabar Ridwan Kamil akan mengadopsi PIPPK untuk direalisasikan di Jabar. Pria yang akrab disapa Emil ini menilai PIPPK salah satu program unggulan Kota Bandung yang berhasil.
"PIPPK ini menjadi referensi dari banyak wilayah Indonesia, ada sekitar 17 provinsi. Karena program ini sangat detail, kolaboratif sehingga contoh desentralisasi yang baik," ucap mantan Wali Kota Bandung itu usai menghadiri acara yang sama.
Ia berharap Oded bisa melanjutkan program yang dinilainya sudah menghasilkan sesuatu yang nyata bagi Kota Bandung. "Beliau (Oded) bilang nama tidak akan diubah, tapi RW kualitasnya akan ditingkatkan," katanya.
Emil mengatakan ke depan dana PIPPK bisa difokuskan untuk membangun infrastruktur di RW dengan besaran 70 persen di tahun pertama, 50 persen di tahun kedua dan 30 persen di tahun-tahun selanjutnya.
Pria berkacamata ini juga mendukung langkah Oded untuk menghilangkan pola lama melibatkan pihak ketiga dengan sistem swakelola melibatkan masyarakat.
"Dari pada uangnya dikelola pihak ketiga lebih baik padat karta. Dari pada yang ngaspal kontraktor, mending oleh warga. Jadi konsep padat karya ini cocok untuk Indonesia yang situasi ekonominya sering naik turun," ujar Emil.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar